PALAKAT Manado–Menghadapi Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Bank Indonesia (BI) ungkap langkah inisiatif yang merupakan strategi untuk menghadapi gejolak harga pangan.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Kepala Perwakilan Bank Indonesi Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Andry Prasmuko pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut jelang Nataru di Ruang Tondano Kantor BI Sulut, Manado (04/11/2023).

“Upaya pengendalian inflasi pangan harus digencarkan”. Ungkap Pak Andry. Menurutnya, upaya stabilisasi harga pangan bergejolak sangat penting untuk dilakukan, terlebih menjelang HBKN Nataru.

Dirincinya kerangka empat K sebagai strategi jitu yang harus dilakukan TPID Sulut dalam sinergi menangani gejolak harga komoditas di daerah.

1. Keterjangkauan harga, dengan melanjutkan gerakan pangan murah dengan sidak pasar, penyaluran bantuan pangan beras, kepada PKH oleh Bulog bekerjasama dengan Dinas Sosial, penguatan koordinasi dengan satgas pangan.
2. Ketersediaan pasokan, memastikan tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) bekerjasama dengan Pertamina, prioritisasi kendaraan angkutan pangan untuk mendapatkan BBM.
3. Komunikasi efektif, kebijakan melalui pemuka agama, melanjutkan penguatan neraca pangan.
4. Kelancaran distribusi seperti subsidi ongkos angkut, fasilitas kendaraan angkut dari BI, khususnya Manado dan sekitarnya, ditambah anggaran subsidi dari Pemerintah Daerah (Pemda), bekerjasama dengan TNI AL dan AL mengerahkan pesawat Herkules untuk membawah cabai dari luar provinsi.

Oleh pihak BI mengingatkan, jika angkutan pangan harus mengalami antrian panjang saat mengisi bahan bakar, berarti akan berpengaruh pada distribusi. Hal ini adalah salah satu penyebab kenaikan harga pangan.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, kolaborasi dan sinergitas semua pihak untuk melakukan usulan strategi pengendalian inflasi di Sulut adalah kekuatan yang dapat menghasilkan dampak positif, setelah menganalisa kenaikan harga cabai pada Oktober 2023, khususnya rawit merah diakibatkan oleh produksi yang menurun sebagai dampak El Nino terutama di daerah-daerah yang menjadi pemasok utama cabai di Sulut, yaitu Gotontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

“Diperlukan penguatan sinergi TPID dalam rangka melaksanakan usulan-usulan penanganan gejolak harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, “kata Olly. “Saya percaya jika pemerintah dan masyarakat bekerja bersama-sama maka akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar bagi kemajuan Sulut, “ujarnya.

(Fey)