PALAKAT Sangihe–Sebagai wujud sinergi menjaga kestabilan harga serta percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pemkab Kep. Sangihe) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Tahuna, Jumat (30/01/2026).
Bupati Kabupaten Kep. Sangihe Michael Thungari memimpin kegiatan, dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Joko Supratikto, Wakil Bupati Kep. Sangihe Tendris Bulahari, Sekretaris Daerah (Sekda) Kep. Sangihe Melanchton Herry Wolf, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Thungari mengatakan pentingnya penguatan kolaborasi lintas institusi dengan tata kelola yang responsif untuk mendorong ekonomi masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi pangan menjadi prasyarat dalam menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Digitalisasi bukan hanya sekedar teknologi, tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara inovatif”, kata Thungari dalam sambutannya.
Harapannya melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang strategis, terukur dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan di wilayah kepulauan serta berpihak pada masyarakat Kep. Sangihe.
Selanjutnya, Kepala KPw BI sulut, Joko Supratikto menjelaskan beberapa isu strategis seperti, keterbatasan aksesibilitas transportasi baik udara maupun laut sehingga mempengaruhi fluktuasi harga pada komoditas strategis seperti cabai rawit dan bawang merah.
Menurutnya, diperlukan penguatan ketahanan pangan melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan peningkatan kelancaran distribusi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan pengembangan infrastruktur logistik.
Dari aspek digitalisasi transaksi, Joko mengungkapkan, TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Tercermin dari keberhasilan mempertahankan predikat “Digital” dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) semester I-2025 serta peningkatan peringkat pada Championship TP2DD yang sangat signifikan dari peringkat 40 di tahun 2024 menjadi 17 di tahun 2025″, ungkap Joko.
Sekda Kep. Sangihe mengatakan, saat ini tingkat kemiskinan Sangihe menjadi perhatian dan fokus bersama di Sulut, karena keterkaitannya yang erat dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah. Di sisi lain, dalam rangka mendorong digitalisasi transaksi, Pemda melalui Sekda dan Badan Keuangan telah menyiapkan dua pilot project sebagai langkah awal implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Ke depan, diharapkan dukungan dari BSG dapat segera terealisasi agar inisiatif tersebut dapat diperluas dan diikuti oleh perangkat daerah lainnya”, kata Herry.
Penguatan akses internasional melalui kebijakan direct call khususnya dengan Tiongkok, dinilai strategis mengingat posisi Sulawesi Utara yang terletak di sisi utara Indonesia. Hal ini diungkap Kepala KPw BI, menurutnya, dapat meningkatkan potensi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pemasok komoditas perkebunan seperti kelapa.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BI dapat terus diperkuat dalam mendukung stabilitas harga dan digitalisasi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditekankan Joko, perlunya mendorong penetrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada layanan publik guna meningkatkan PAD tanpa menaikkan pajak atau retribusi daerah.
(Fey)
