PALAKAT Bolaang Mongondow Timur–High Level Meeting (HLM) TP2DD dan TPID Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur berlangsung di Kecamatan Tutuyan, Selasa (19/05/2025).
Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo mengatakan, kondisi ekonomi global yang belum stabil turut memberikan tekanan terhadap harga di berbagai sektor perdagangan, “banyak negara mengalami resesi ekonomi”, kata Oskar.
Dirinya menjelaskan alasan mengapa komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai dan bawang merah pada tahun ini, mengalami kenaikan harga, dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi.
Diungkapkan pula, Pemda Boltim secara rutin melakukan pantauan terhadap perkembangan harga pangan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Tidak hanya itu, Pemda Boltim juga berharap kerja sama semua pihak agar tujuan Penanganan inflasi bisa tercapai.
Selanjutnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) Joko Supratikto dalam pemaparannya menjelaskan, Pada Bulan April 2026 Provinsi Sulawesi Utara mengalami inflasi 0,96% secara mtm dimana tomat menjadi komoditas pendorong kenaikan harga utama seiring berakhirnya masa panen raya.
Lebih lanjut, Angkutan Udara turut mendorong inflasi yang berimbas dari peningkatan harga tiket pesawat seiring kenaikan harga avtur. Sementara itu, daun bawang menjadi komoditas penahan inflasi seiring musim panen yang terjadi di Minahasa Selatan dan Tomohon. Secara spasial, inflasi bulanan tertinggi tercatat di Minahasa Selatan, diikuti oleh Minahasa Utara.
Lebih lanjut, volatilitas harga komoditas di Sulawesi Utara juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, mengingat penurunan harga yang terlalu dalam dapat menekan kesejahteraan petani, sementara kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, stabilitas harga perlu terus dijaga sebagai pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.
Dari sisi pemantauan harga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, secara historis, pergerakan harga komoditas di Boltim cenderung sejalan dengan Kota
Kotamobagu sebagai basis distribusi utama. Namun demikian, mayoritas komoditas memiliki ratarata tingkat harga yang lebih tinggi dibanding Kotamobagu, terutama cabai rawit dan daging ayam ras meskipun stok cenderung stabil sepanjang tahun.
Sementara itu, komoditas seperti beras, bawang merah, dan bawang putih menunjukkan pergerakan harga yang relatif lebih stabil, tetapi tetap perlu menjadi perhatian bersama karena jumlah ketersediaannya cenderung bergejolak sepanjang tahun.
Lebih lanjut dikatakan Joko, tingkat pasokan beras perlu dipantau mengingat pada minggu kedua Mei 2026 ini, Boltim merupakan salah satu kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras mencapai sebesar 0,93% (BPS). Daging ayam ras dan cabai rawit memiliki pola peningkatan harga menjelang Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025 dan 2026.
“Hal ini perlu kita antisipasi bersama menjelang HBKN Idul Adha 2026,” kata Joko. Pada tahun 2026, GNPIP bertransformasi menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mencapai swasembada pangan telah dibuat peta jalan hilirisasi pangan yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan dan sentra produksi.
Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan.
Sepanjang tahun 2025, TPID Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan berbagai sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka 4K, terdiri dari,
1.Keterjangkauan Harga: Intervensi harga melalui Gerakan Pangan Murah, terutama pada Triwulan III 2025 yang difokuskan pada komoditas beras untuk merespons peningkatan harga.
2.Ketersediaan Pasokan: Hal ini dilakukan secara lebih sistematis dan bersifat jangka menengah panjang dengan mendorong perluasan basis produksi di Boltim, terutama melalui pelatihan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan penyaluran bantuan alat dan sarana produksi pertanian.
3.Kelancaran Distribusi: Melalui Penguatan Koordinasi dan monitoring harga pangan penyumbang inflasi, bekerja sama terutama dengan instansi terkait, seperti biro ekonomi dan dinas ketahanan pangan daerah setempat.
4.Komunikasi Efektif: Kegiatan High Level Meeting untuk mensinergikan berbagai langkah bersama dan Capacity Building guna meningkatkan kemampuan pengendalian harga.
Kepala KPw BI Sulut mengungkap pula, BI mengambil peran pada program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA). Dari total 84 petani unggulan binaan BI di Sulut, enam di antaranya berasal dari Boltim dengan fokus utama pada budidaya cabai rawit.
“Boltim berada di posisi keempat sebagai kabupaten/kota dengan jumlah PATUA terbanyak di Sulawesi Utara”, ungkap Joko.
Joko mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama di dalam TPID menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta TP2DD mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
(Fey)
