PALAKAT Minahasa Utara–Bertempat di The Sentra Hotel Manado, Jl. Ir Soekarno, Maumbi, Selasa (10/03/2026), Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, dengan dihadiri Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Renold Asri, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H.P. Sianipar, serta anggota TPID, TP2DD, dan TPAKD.
Dalam sambutannya, Novly Wowiling menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Peran TPID dianggap strategis untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan di Minut.
Peran TP2DD adalah untuk mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif.
“Struktur ekonomi terus diperkuat melalui TPAKD dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk pembiayaan bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, serta sektor ekonomi produktif lainnya”, kata Wowiling.
Renold Asri mengungkapkan, pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan sinergi pusat-daerah yang lebih terintegrasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Kab. Minut perlu melakukan peningkatan produktivitas melalui penguatan kelembagaan petani serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasok pangan, salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan Koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan lainnya guna memperkuat ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis di Minut.
Dari sisi digitalisasi, di katakan Renold, dalam rangka meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), “Pemda perlu membuka kanal pembayaran nontunai melalui Uang Elektronik Reader dengan bersinergi bersama Bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah”,ujar Renold.
Selanjutnya, Robert Sianipar memaparkan penyaluran kredit di Minut belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi setempat. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, pembiayaan masih lebih banyak disalurkan ke sektor lain, seperti perdagangan dan sektor nonproduktif.
“Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sektor ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan yang tersedia” kata Robert.
Selain itu dijelaskan pula, preferensi penyaluran kredit LJK juga dipengaruhi oleh karakteristik risiko usaha, di mana sektor dengan risiko lebih rendah dan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah memperoleh pembiayaan dibandingkan sektor pertanian yang rentan terhadap faktor musim, ketidakpastian produksi, dan fluktuasi harga komoditas. Dibutuhkan penguatan kapasitas dan ekosistem usaha serta dibarengi peningkatan literasi keuangan agar menarik bagi lembaga pembiayaan.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama, Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD) komoditas beras antara Pemerintah Kab. Minut dan Pemerintah Kab. Gorontalo, penyerahan simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM, serta penyerahan simbolis Program Literasi Keuangan dan Simpanan Pelajar (SIMPEL).
(**Fey)
