PALAKAT Manado–39 Tokoh penting akademisi, serta pakar hukum dan politik nasional dipercayakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menjadi dewan juri pada Tahapan Nasional dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026.
Nama Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Liando adalah salah satu diantaranya.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 203/PP.00.00/K1/09/2026 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Jakarta pada 2 September 2026.
Kompetisi ini diselenggarakan Bawaslu sebagai langkah strategis untuk menggandeng elemen civitas academica dalam mendorong terobosan progresif penegakan hukum pemilu yang berintegritas.
Liando menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab penilaian secara profesional.
”Tugas sebagai dewan juri bukan sekadar menilai kemampuan retorika para mahasiswa, tetapi bagaimana menguji kedalaman argumentasi hukum serta gagasan kritis mereka dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia,” ungkap Dekan Fisip Unsrat Manado tersebut.
Menurut Liando, kompetisi ini sangat penting sebagai wadah melahirkan generasi muda yang kritis dan berintegritas.
”Melalui ruang debat ilmiah ini, kita berharap lahir ide-ide segar serta solusi progresif dari kampus yang dapat memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu ke depan”, kata Ferry.
Dalam Keputusan Ketua Bawaslu tersebut dijelaskan bahwa juri bertugas melakukan penilaian pada Tahapan Nasional sesuai pedoman yang ditetapkan, di mana pembiayaannya dibebankan pada DIPA Bawaslu RI Tahun Anggaran 2026.
Selain Ferry Liando dari Unsrat, sejumlah nama populer turut ditetapkan sebagai dewan juri, di antaranya Peneliti BRIN Prof. Siti Zuhro, mantan Anggota DKPP Dr. Ratna Dewi Pettalolo, serta pegiat pemilu Dr. Titi Anggraini.
(**red)
