PALAKAT Jakarta–Dr. Een Walewangko, akademisi dan dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado menyoroti alarm scramble likuiditas perbankan setelah pemerintah merencanakan pembiayaan utang mencapai Rp876,3 triliun, yang mencakup penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp779,9 triliun.
Besarnya nilai penarikan utang ini memunculkan perhatian serius terkait potensi persaingan likuiditas antara sektor publik dan swasta serta risiko terjadinya crowding out.
Menurut Dr Een, tingginya imbal hasil yang ditawarkan oleh instrumen SBN berpotensi memicu peralihan penempatan dana investor maupun perbankan.
“Lembaga keuangan dikhawatirkan lebih memilih menempatkan dananya pada instrumen aman milik pemerintah dibandingkan menyalurkannya sebagai kredit ke sektor produktif (crowding out effect)”, kata Een, di acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF 2026 yang disiarkan langsung Metro TV, Kamis (03/09/2026).
Dirinya mengungkapkan, kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa mengabaikan kesehatan likuiditas di pasar keuangan. Penjagaan likuiditas ini dinilai penting agar penyaluran kredit dan investasi di sektor swasta tetap tumbuh secara optimal.
Dipertanyakan pula, sejauh mana pemerintah dapat memastikan pembiayaan utang ini benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang melampaui biaya utang itu sendiri. Selain itu, pemerintah dituntut menetapkan batasan yang jelas agar penarikan utang tetap bersifat produktif serta menyiapkan langkah konkret guna menjaga ruang kredit bagi dunia usaha.
Kehadiran Een dalam acara tersebut selaku penanggap utama untuk menanggapi pemaparan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa dengan topik ‘Pertaruhan Ruang Fiskal: Penerimaan Lemah, Belanja Megah”.
Menjawab pertanyaan Een, Menteri Purbaya mengakui banyak yang protes karena utang negara naik terus. ” Ya, saya harus memperbaiki pengumpulan pajak dan bea cukai . Saya akan revisi dan reform betul tentang kebijakan itu. Kemarin sudah tapi belum sempurna. Saya akan perbaiki terus ke depan sehingga SBN-nya penerbitannya bisa dikurangi secara bertahap”, ungkap Purbaya.
Acara ini dibagi menjadi 3 sesi. Di sesi pertama topik “Ujian Intermediasi Perbankan dan Sinyal Pengetatan Likuiaditas’ menghadirkan Destry Damayanti, Gubernur Bank Indonesia, Friderica Widyasari Dewi Ketua Dewan Komisioner OJK danu Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner LPS
Sesi kedua, topik “Pertaruhan Ruang Fiskal: Penerimaan Lemah, Belanja Megah oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Sesi ketiga, topik Danantara Sebagai Penggerak Hilirisasi Mineral Kritis oleh Rosan Perkasa Roeslani, CEO Danantara Indonesia.
(**red)
