PALAKAT Manado–Sosialisasi pengawasan partisipatif bagi perempuan terkait prosedur pengawasan data dan daftar pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) di Hotel Swissbel, Manado, (13—15/09/2024).
Hal ini dilakukan guna mewujudkan peningkatan pengawasan partisipatif oleh kaum perempuan di Sulut sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dalam sambutannya mengatakan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan, Bawaslu terus berupaya meminimalisir terjadinya pelanggaran, “mari bersama membantu Bawaslu kita awasi pemilu, “kata Mewoh. Lanjutnya, jika ada pelanggaran jangan ragu melaporkan kepada Bawaslu “Mari jo torang awasi sama-sama.” Ajaknya saat membuka kegiatan.
Selanjutnya hal yang sama juga diutarakan oleh Zulkifli Densi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Sulut, mengajak kaum perempuan berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2024, “laporkan kepada kami jika menemui pelanggaran. Kerahasiaan ibu-ibu akan kami jaga, “ujar Densi, meyakinkan peserta sosialisasi yang didominasi para ibu-ibu.
Menurut Densi, peran Ibu-ibu adalah penting guna terlaksananya pilkada yang berintegritas. “Jika ada dugaan dugaan pelanggaran informasikanlah kepada seluruh jajaran Bawaslu, “katanya.
Selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Sulut, Steffen Linu menyampaikan, Bawaslu perlu dukungan kaum perempuan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan agar Pilkada 2024 bukan hanya sukses, tapi bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. “Kami ingin mengajak ibu-ibu untuk berpartisipasi aktif mengawasi pemilihan Kepala Daerah di Sulut, “ungkapnya. Dirinya berharap, semua yang hadir saling mengingatkan kepada yang lain jika menemui pelanggaran “laporkan. Itu merupakan pengawasan partisipatif, “tegas Linu, sambil juga menyentil soal data pemilih yang sementara berproses untuk memastikan apakah peserta dan keluarganya terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Peserta sosialisasi terdiri dari kaum perempuan yang merupakan keterwakilan dari Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, dan Media, mulai dari umur 17 tahun sampai 81 tahun.
Bawaslu Sulut berupaya melibatkan masyarakat terutama kaum perempuan ini, untuk mengedukasi hingga bisa mengerti dan memahami prosedur pengawasan data dan daftar pemilih pada Pilkada serentak 27 November 2024 nanti.
(**red)
