Antisipasi Harga Beras di sejumlah Daerah, Dibutuhkan Kerjasama Antar Daerah
PALAKAT KOTAMOBAGU–Kenaikan harga beras jadi perbincangan hangat di High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bolmong Raya dan Kota Kotamobagu di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Kamis (07/03/2024).
Oleh Bupati Bolmong, Iskandar Kamaru dikatakan, Bolmong Raya ini ketersediaan beras harusnya cukup, tapi ternyata harga juga tetap naik mengikuti daerah lain.
“Kami di Bolsel itu beras yang paling banyak ialah beras dari Gorontalo dan Sulawesi Selatan, bukan beras dari Bolmong. Maka saya sangat setuju adanya kerjasama antar daerah (KAD) terkait beras ini,”kata Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru.
Menanggapi kesepakatan terkait revitalisasi pos cek poin di Bolsel dan Bolmut, diharapkan bisa mengawasi juga terkait pergerakan beras dari daerah lain. “Saya berharap ini bisa dioptimalkan sehingga persoalan harga bisa kita tekan,” ujarnya.
Senada disampaikan Sekretaris Daerah Kotamobagu, Sofyan Mokoginta. Menurutnya, Bolmong Raya merupakan produsen beras di Sulut, tetapi beras yang beredar dipasaran justru berasal dari luar Sulut.
“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan bahwa beras dari Kotamobagu maupun Bolmong Raya rata-rata dijual dengan harga tinggi ke Kota Manado,” ucapnya.
“Tentu hal ini yang mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan harga yang ada di kami,” tegas Sofyan.
Tak jauh berbeda di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Sekda Bolmut, Jusnan Mokoginta menyebut penyumbang PDRB terbesar Bolmut ialah dari sektor pertanian. Akan tetapi, beras menjadi salah satu komoditas yang ‘mengganggu’ pengendalian inflasi.
“Ini berulang kali terjadi sehingga Pemda langsung fokus pada kelemahan ini dan memperbaiki sektor ini. Salah satunya dengan menggenjot sektor produksi,” ucapnya.
Sementara itu, Pj. Bupati Bolmong, Limi Mokodompit menekankan terkait pentingnya pengawasan arus barang dan jasa yang masuk.
“Karena kalau kita punya produksi tapi kita tidak mampu kendalikan arus barang dan jasa, maka akan mempengaruhi pengendalian inflasi,” terangnya.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko berharap pengendalian harga beras ini bisa dilakukan lewat Kerjasama Antar Daerah (KAD). “Mungkin dengan adanya KAD, bisa tercapai solusinya,” tandasnya.
Wujud KAD nampak saat dua pemasok komoditas beras dari Bolaang Mongondow menandatangani kesepakatan kerjasama dengan satu pembeli dari Kota Tomohon, seeta penguatan ketahanan pangan strategis melalui Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu Sinergi BI dan TPID kepada P3A Banyu Mulih untuk komoditas Beras.
(**Fey)