
PALAKAT Sulawesi Utara–Sebagai bentuk upaya mengakselerasi digitalisasi transaksi demi mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Daerah yaitu SKPD berusaha menerapkan tiga hal yaitu Konsistensi, Inovasi dan Sinergi (KIS).
BI sebagai otoritas sistem pembayaran bersama menjelaskan, seperti dikutip dari rilis KPw BI Sulut, Selasa (21/02/2023), Konsistensi diperlukan untuk mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) termasuk Bank RKUD memperluas kanal pembayaran nontunai. Inovasi produk digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai program digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang menarik. Kemudian, komitmen dan sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan PJP menjadi key success untuk akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) melalui kolaborasi dan sinergi antar pemerintah daerah. Pada 16-17 Februari 2023, Bank Indonesia dan TP2DD se-Sulut telah melakukan study visit ke Provinsi Bali pada 16-17 Februari 2023, dengan dipimpin Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ahmadi Rahman, “ujar Kepala Perwakilan BI Sulut, Andry Prasmuko.
Selanjutnya disampaikan, para Pejabat Pemda se-Sulut juga melakukan interaksi dan diskusi dengan TP2DD Provinsi Bali dan TP2DD Kabupaten Buleleng yang merupakan TP2DD Terbaik di wilayah Jawa Bali berdasarkan pengumuman championship TP2DD Tahun 2022 di Rakornas P2DD. Dilaksanakan pula kunjungan ke Pasar Badung Denpasar dan Monumen Bajra Sandhi sebagai destinasi wisata yang mengimplementasi retribusi daerah secara digital antara lain elektronifikasi perparkiran, e-ticketing berbasis web dan pembayaran melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), retribusi pasar dengan nontunai, serta transaksi antara pedagang dan pembeli di pasar dengan QRIS.
Secara umum digambarkan, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulut, diprakirakan masih akan didorong oleh konsumsi rumah tangga terutama dari sektor makanan & minuman, transportasi & komunikasi serta restoran dan hotel. Digitalisasi pembayaran untuk bertransaksi baik di pasar, restoran maupun destinasi wisata peru dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran sistem pembayaran sehingga memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Selain itu juga, “penguatan infrastruktur yaitu perluasan kanal pembayaran nontunai, pengalihan metode pembayaran semi digital menjadi digital, dan pengembangan aplikasi sistem pendapatan daerah terintegrasi diharapkan mampu mendorong peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD), “tutup Pak Andry.
(Fey)