PALAKAT Manado–Perkuat pengendalian inflasi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Utara (BI KPw Sulut) mantapkan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota se–Sulut.
Hal ini diwujudkan dalam pertemuan Capacity Building dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten Kota se–Sulawesi Utara, Rabu (31/01/2024) di Ruang Wale Tondano KPw BI Provinsi Sulut.
Kepala BI KPw Sulut, Andry Prasmuko dalam sambutannya mengatakan, saat ini pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut yang didukung dengan membaiknya permintaan domestik. Di satu sisi, inflasi juga diprakirakan masih akan dalam sasaran baru di tahun 2024 yaitu 2,5%±1%. Hal tersebut sejalan dengan makin matangnya implementasi berbagai program pengendalian inflasi di daerah yang juga didukung oleh Gerakan Nasional Pengedalian Inflasi Pangan (GNPIP) disertai koordinasi erat anggota TPID baik pada tingkat provinsi maupun kabupten/kota.
“Kami mengapresiasi capaian yang telah dilakukan Sulut selama tahun 2023 sebagai bukti nyata upaya TPID dalam menjaga stabilitas harga, “kata Pak Andry
Di beritahukan pula, nominasi I untuk TPID award tingkat provinsi wilayah Sulawesi,
pemenang TPID Kota/Kab berprestasi wilayah Sulawesi untuk Kota Minahasa,
penerima insentif fiskal periode pertama untuk Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan, dan penerima insentif fiskal periode ketiga untuk Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Minahasa Utara.
Menurut Andry di tengah good news tersebut, tetap diperlukan kewaspadaan melalui evaluasi serta penyusunan rencana program pengendalian inflasi ke depan. Terkhusus untuk Sulawesi Utara, terdapat beberapa upside risk, diantaranya kenaikan harga pakan ternak ayam, penurunan pasokan bawang merah, mobilitas distribusi di tengah cuaca buruk, serta puncak HBKN pada saat Paskah dan Idul Fitri.
Sebagai upaya mitigasi risiko tersebut, maka TPID Sulut memerlukan penguatan program pengendalian inflasi. Baik melalui program dalam menjaga ketersediaan pasokan, mendorong kelancaran distribusi, keterjangkauan harga untuk masyarakat, serta melakukan komunikasi bijak berbelanja. “Selain penguatan program, diperlukan juga evaluasi atas program pengendalian inflasi sebelumnya di tahun 2023, “ujar Andri.
Kehadiran anggota TPID baik pada tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota untuk bersama menghadiri capacity building yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi merupakan upaya positif mencapai tujuan penguatan program.
Capacity building menyasar 4 (empat) besaran topik yaitu, evaluasi pelaporan TPID oleh Kemendagri, realisasi anggaran pengendalian inflasi 2023 dan rencana anggaran pengendalian inflasi oleh DJPb Sulut, pendampingan hukum dan penggunaan anggaran pengendalian inflasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulut, dan penegakan hukum terkait upaya pengendalian inflasi oleh Satgas Sulut.
Tampil membuka rakor, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw yang menyampaikan sambutan dan memberi dorongan kepada semua TPID baik provinsi maupun yang ada di kabupaten/kota agara terus bekerja sama dan jalin koordinasi, berupaya menerobos pintu para mafia pangan.
Menurut Wagub, Segala keberhasilan mengendalikan inflasi tidak lepas dari koordinasi BI dan Pemerintah serta TPID. “Sinergi TPID yang dilakukan seperti, ketersediaan pasokan kelancaran distribusi komunikasi yang efektif mampu menjaga inflasi karena kita semua berada di satu payung gerakan nasional pengendalian inflasi bersama, “ujar Steven.
Ditekankan pula, penerapan operasi pasar dan gerakan pangan murah menjadi strategi jitu melawan bandit pangan.
(**Fey)
