PALAKAT Minahasa Tenggara–Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Pemkab Mitra) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra.
Wakil Bupati Mitra, Fredy Tuda mengatakan, mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional adalah komitmen pemerintah kabupaten Mitra.
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat, dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus menjadi daerah yang mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern”, kata Fredy dalam sambutannya.
Dirinya mengpresiasi Bank Indonesia atas pendampingan yang konsisten mendorong TP2DD Kabupaten Mitra, terus berada pada kategori daerah digital.
Selanjutnya Tasyafa Aleysa Taufik selaku Analis Yunior KPwBI Sulawesi Utara memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten Mitra.
Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Kabupaten Minahasa Tenggara berhasil mempertahankan nilai 92,40% dan berada di peringkat 38 dari 70 Kabupaten di Sulawesi.
Tasyafa juga merekomendasikan strategi untuk meningkatkan kinerja TP2DD seperti penyelenggaraan HLM secara berkala, optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai, serta integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional seperti Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.
Pembahasan inflasi daerah menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Gabriella Regina selaku Ekonom Yunior KPw BI Sulawesi Utara memaparkan perkembangan harga komoditas di Sulawesi Utara dan situasi harga di Mitra. Regina menekankan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas yang memiliki pergerakan harga yang sensitif terhadap musim dan pola distribusi seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Regina juga menjelaskan empat strategi utama TPID: keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah, ketersediaan pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah, kelancaran distribusi lewat fasilitasi logistik pangan, serta komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik.
HLM ini ditindaklanjuti dengan peluncuran pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, yang dapat mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran pendapatan daerah, dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan komitmennya untuk menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan pro-masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga serta memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.
Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, serta dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan T.B. Hutabarat, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, David H. Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
(**red)
