PALAKAT Boltara–High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Inflasi Daerah (TPID) , dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) gang membentuk kolaborasi lintas sektor melibatkan pimpinan daerah, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, serta instansi lainnya, juga membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok terlaksana di Kantor Bupati Boltara, Boroko, Selasa (08/09/2026).
Dihadiri oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut), diwakilkan oleh Deputi Kepala KPw BI Sulut, Poerwanti, Mewakili Kepala OJK, Mewakili Kajari, Anggota DPRD, Bulog, BPS, Pimpinan BNI & BSG, OPD, Pengusaha UMKM dan Stakeholder, TNI & POLRI.
Membuka langsung rapat tersebut, Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, mengatakan, pertemuan ini bukan hanya sekedar forum koordinasi tetapi merupakan forum pengambilan kebijaksanaan pada tingkat daerah untuk memasukkan berbagai langkah pengendalian inflasi dan investasi keuangan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara integrasi, terukur, dan memberikan dampak yang nyata.
Menurut Sirajudin, waktu ini cukup tepat dikarenakan, Boltara adalah salah satu daerah yang telah dikategorikan oleh BMKG sebagai daerah yang awas terhadap dampak fenomena elnino.
Diungkapkan pula, sekitar tiga bulan belum turun hujan dan sesuai catatan Pemerintah Daerah (Pemda) bahaya elnino ini berdampak terhadap sektor pertanian.
“Catatan kami kurang lebih ada 500 hektare sawah yang gagal panen saat ini sedang dilakukan juga inventarisasi untuk tanaman jagung yang pasti juga yang terdampakberada di atas 500 hektar”, ujar Sirajudin.
Pemda Kabupaten Boltara sementara mendorong petani rica dengan melakukan penanaman perdana cabe di Sangkub, namun memang harga di pasar untuk cabe ini sudah berada di luar harga yang biasa. Padahal, sudah diterapkan gerakan menanam rica kurang lebih akhir tahun 2025, minggu pertama dan kedua di bulan Januari & Februari awal tahun 2026.
“Hal itu berhasil menurunkan harga rica di bawah Rp.50.000 per kilo. karena mungkin produksi yang banyak. Disamping itu rata-rata PNS sudah menggunakan rica hasil panen dari halaman rumah masing-masing”, kata Bupati.
Dirinya berharap, melalui program menanam rica tersebut, haruslah ada andil bersama dalam menjaga keberlangsungan kebijakan.
Selain itu, komoditas beras yang juga menyentuh IPH Boltara, yaitu terjadi panen di wilayah Bintauna Pante, juga sebelumnya sudah berhasil memanen padi di Bolangitang Barat.
Ada teknologi yang disebut Pertanian Modern – Advanced Agriculture System (PM-AAS). Ini dipakai petani Boltara untuk menanam padi dengan sistem penanaman Tanam Benih Langsung (Tabela), dan sudah menghasilkan 10, 3 ton beras.
Namun muncul keluhan petani, selain benih, pupuk, dan air, juga mengalami kendala pada ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan).
Pemda Kabupaten Boltara pada forum tersebut, menyampaikan harapan agar tercipta kolaborasi dengan perbankan untuk diadakan kebijakan terhadap program kredit murah bagi para petani. Karena yang paling dibutuhkan sekali adalah alat panen.
Selanjutnya dipaparkan oleh Bupati, Transaksi digital di Boltara, telah diaplikasikan pada pengeluaran atau belanja Pemda. Namun masih menemui kendala seperti, menghadapi budaya masyarakat Boltara yang senang membawa uang cash.
“Melalui pemerintah daerah kami sudah menginstruksikan untuk memberi contoh agar melakukan transaksi digital dalam rangka peningkatan transaksi digital khususnya pada pendapatan daerah”, ujar Bupati.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) diwakili oleh Deputi KPw BI Sulut, Poerwanto dalam sambutannya mengatakan, inflasi di Sulut pada bulan Agustus tahun 2026 tercatat ada di angka 0,29 % mtm); 3,68% (ytd); 3,99% (yoy). Lebih tinggi dari bulan Juli 2026 yang deflasi sebesar -1,05% (mtm).
Dijelaskan oleh Poerwanto, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Boltara yang mengalami kenaikan harga 0,92% (mtm). Yang menjadi penyebab utama inflasi adalah Cabai rawit mengalami penurunan produksi dan pasokan dari Gorontalo serta sentra produksi lokal akibat kekeringan dan Kangkung yang mengalami penurunan debit air pada telaga/lahan budidaya, serta Angkutan udara dikarenakan berakhirnya periode insentif PPN DTP 100% saat libur sekolah dan peningkatan permintaan arus balik.
Sedangkan cabai dan bawang telah berada jauh diatas Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET),
dan relatif lebih tinggi dibandingkan harga di Kotamobagu, yang digunakan sebagai salah satu wilayah pembanding IHK terdekat dengan Boltara.
Boltara terdata, pada bulan September 2026, harga cabai rawit merah di Boltara mencapai Rp.143.333, dibanding Kota Kotamobagu ada diharga, Rp.106.250. Untuk cabai merah keriting Rp.125.000, sedangkan di Kota Kotamobagu Rp. 82, 917.
Selanjutnya dipaparkan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Sinegi TPID Boltara melalui program jangka pendek dan penguatan sisi produksi untuk menjaga stabilitas harga. Terdapat pilar 4K didalamnya, keterjangkauan harga, komunikasi efektif, dan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi.
Melihat Status Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Boltara saat ini, BI mengajak Pemda dan masyarakat, dan UMKM lokal untuk memperkuat perluasan pembayaran non tunai.
” Dengan adanya penggunaan non tunai yang semakin sempurna akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga keamanan dan memberi kemudahan”, ujar Poerwanto.
Manager PEPK & LMS Kantor OJK Provinsi Sulutgo, Toar Kaesar Dotulung dalam sambutannya, mengatakan, inklusi keuangan sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2011, terdapat tugas mengatur dan mengawasi perlindungan konsumen. Selain itu, kami juga punya tanggung jawab keuangan dalam mengembangkan otonomi daerah.
“Kami diberikan amanat untuk mengembangkan ekonomi daerah lewat pengembangan ekosistem dengan skema closed loop“, kata Kaesar.
Dirinya menjelaskan, secara komprehensif pihak-pihak antar lembaga dan instansi akan terkumpul untuk melakukan perjanjian kerja sama. Sesuai survei terakhir literasi inklusi keuangan hasil kerjasama OJK dengan BPS, tentang bagaimana mengukur pemahaman masyarakat luas terhadap produk keuangan, disana juga terdapat fitur manfaat dan risikonya.
Selanjutnya pihak BPS memberitahukan, ada rencana ke depan, pada tahun 2027 akan dilakukan survei perkembangan konsumsi rumah tangga selama setahun.
Rapat ini dirangkaikan dengan pemberian penghargaan dan cenderamata mata bagi beberap petani dan pelaku UMKM yang ada di wilayah Boltara.
(Fey)
