PALAKAT Minahasa Utara–Kerja keras Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara (KPU Minut) dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih, terus berlangsung dengan menindaklanjuti hasil uji petik Bawaslu Minut soal adanya wajib pilih yang belum terakomodir dalam data KPU.Hal ini dijelaskan oleh Ketua KPU Minut Stella Runtu, melalui Ketua Divisi Data Dikson Lahope.” Kami bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, berdasarkan regulasi yang berlaku. Setelah menerima surat dari Bawaslu tanggal 18 kemarin, langsung ditindaklanjuti dan sementara berproses,” ujar Pak Dikson menjelaskan kepada palakatberita.co, Rabu(19/08) ketika dihubungi lewat telepon.
Diakui Pak Dikson, dalam surat yang diturunkan Bawaslu, memberitahukan terdapat 18 Keluarga yang belum diberi stiker Coklit.” Pengawasan tetap jalan dan KPU secara teknis bertanggung jawab karena proses Coklit itu secara terbuka. Secara terbuka pula KPU akan mengoreksi mana yang kurang. Secepatnya menanggapi dari sisi aspek elemen data. Sebab, Ada 2 kategori yang akan muncul yaitu memenuhi syarat dan tidak. Misalnya ada wajib pilih yang hanya memiliki nama saja, tidak disertai dengan NIK, NKK, dan bahkan tak memiliki alamat. Ini menyulitkan untuk dicek dan dipastikan. Sampai saat ini kami akan terus memproses dan mengakomodir jika data pemilih tersebut memang benar karena data di KPU harus valid,” ungkap Pak Dikson.
Terkait penyampaian data yang terbatas oleh KPU, diakui bahwa semua tahapan dilaksanakan secara terbuka. Namun, untuk pengecualian data pemilih bukan berarti KPU tidak terbuka melainkan ada peraturan yang berlaku menerangkan, mengenai administrasi kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini KPU Minut berupaya agar semua wajib pilih dapat menggunakan hak pilih pada 9 Desember nanti, untuk itu proses pendataan masih terus bergerak melengkapi apa yang kurang untuk mencapai data valid.
(Fey)
