PALAKAT Minahasa Utara–Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, Waldi Mokodompit, bersama Staf, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Lombok Raya (13—15/08/2024)
Konsolnas dibuka Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Republik Indonesia, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Dikatakan, Belajar dari pengalaman Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, pentingnya penguatan tiga aspek utama: fakta, data, dan kata bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam evaluasinya Sirait meminta agar data hasil pengawasan pada setiap tahapan Pilkada diarsipkan dengan baik.
“Hal ini mengingat Pilkada memiliki potensi gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk dapat memberikan performa terbaik di MK, maka fakta, data, dan kata menjadi kunci utama yang harus dimiliki oleh Bawaslu, ” ujar Sirait.
(**red)
